Surya Paloh, yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai NasDem, merespons dengan penuh perhatian perasaan pengkhianatan yang tengah dirasakan oleh Partai Demokrat sehubungan dengan wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin).
“Dalam situasi seperti ini, kita tentu merasakan prihatin. Entah itu datang dari rasa empati atau rasa prihatin. Namun, saya pasti merasa tidak senang mendengar kabar semacam itu,” kata Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, pada Kamis malam, tanggal 31 Agustus 2023.
Meskipun demikian, jika Partai Demokrat benar-benar memutuskan untuk keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), maka Partai NasDem akan menghormati keputusan tersebut. “Kami akan menghormati keputusan terbaik bagi Partai Demokrat. Ini adalah sikap mendasar yang kami anut,” tambahnya.
Dilansir dari Inilah.com, Paloh juga menyatakan bahwa apakah dirinya dianggap berkhianat terhadap Partai Demokrat atau tidak, adalah penilaian yang sebaiknya ditinggalkan kepada publik. “Biarkan masyarakat menilai apakah saya terlihat seperti pengkhianat atau tidak. Saya menghormati pendapat mereka,” ujarnya.
Sebelumnya, Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, mengakui bahwa berdasarkan informasi dari Sudirman Said, juru bicara calon presiden Anies Baswedan, Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah sepakat untuk menjalin kerja sama politik terkait Pilpres 2024. Riefky menjelaskan bahwa Anies telah setuju untuk bekerja sama dengan PKB dan NasDem dalam mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Keputusan ini diambil secara sepihak oleh Surya Paloh, Ketua Umum NasDem.
“Dalam menghadapi situasi ini, Partai Demokrat merasa ‘dipaksa’ untuk menerima keputusan sepihak ini. Keputusan NasDem ini kami anggap sebagai tindakan pengkhianatan terhadap kesepakatan koalisi yang sebelumnya telah disepakati bersama,” ungkap Riefky dalam pernyataan resmi yang diterima oleh Inilah.com di Jakarta, pada Kamis, tanggal 31 Agustus 2023.
Riefky juga mengumumkan bahwa Partai Demokrat akan mengadakan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Menurut peraturan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan dalam menentukan koalisi dan calon presiden/calon wakil presiden ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
—
Editor: Rozak Al-Maftuhin
